Translate

Kamis, 21 Februari 2013

Blusukan Bukan Milik Jokowi (saja)


Kemenangan Jokowi 'si Wong Solo'  dan  Ahok 'si minoritas' di Batavia, membuat  sepak terjangnya menarik untuk diikuti. Entahlah saya merasa perlu untuk ikut memotret perjalanan Gubernur DKI Jakarta dan Wakilnya itu.
Jadi  saya memutuskan untuk mendedikasikan satu label dalam blog ini dengan : "Jokowi-Ahok". Semoga Anda tidak keberatan jika postingannya hanyalah  re-post dari berbagai media.
---
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang kerap disebut Jokowi, sering melakukan ‘blusukan’. Jokowi blusukan ke sungai-sungai, pasar tradisional ataupun ke perkampungan kumuh.

Blusukan menjadi bahan perdebatan beberapa hari terakhir, terutama setelah kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Tanjung Pasir, Tangerang, Jumat (4/1). SBY disebut meniru gaya blusukan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

“Jokowi gencar blusukan. Presiden pun “ikutan” blusukan” (www.merdeka.com).

Arti Kata Bluksukan

Istilah ‘Blusukan’ tiba-tiba menjadi sangat populer, setelah media massa mengeksposnya secara besar-besaran. Blusukan menjadi menarik karena yang melakukannya adalah tokoh paling fenomenal saat ini, Gubernur DKI Jakarta yang baru, JOKOWI!

Bagi kita yang tidak mengerti Bahasa Jawa, mungkin akan bertanya-tanya, apa sebenarnya arti blusukan itu. Jika Anda mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka Anda akan gigit jari. Sejauh ini  ‘Blusukan’ ada dalam KBBI. Namun, jika suatu hari istilah ini dipahami secara populer, bukan mustahil ‘blusukan’ masuk dalam KBBI sebagai hasil serapan Bahasa Jawa.

Secara asal kata, ‘blusukan’ berasal dari kata blusuk atau blesek (Bahasa Jawa) yang artinya masuk. Sejauh ini yang dikatakan sebagai ‘blusukan’nya Jokowi adalah mendatangi masyarakat secara langsung. Jadi, blusukan dalam konteks aksi Jokowi bisa berarti praktis: ‘sidak’, inspeksi mendadak atau  bahasa politisnya ,sih, ‘turba’, turun ke bawah, menjaring aspirasi dan melihat langsung kondisi lapangan.

Jika kita sepakat pada pengertian diatas, maka sebenarnya aksi ‘blusukan’  bukan baru dilakukan oleh Jokowi. Namun juga sudah sering dilakukan oleh pejabat lainnya, selain Jokowi. Hanya saja istilah dan gaya yang dipakai berbeda. Jadi, rasanya berlebihan jika media menyebut penjabat yang melakukan ‘turba’ adalah copycat Jokowi. Rename ‘turba’ menjadi ‘blusukan’, bahkan oleh pejabat itu sendiri, bukan berarti mereka mengakui telah meniru aksi Jokowi, namun semata-mata menerapkan istilah yang tengah populer di tengah-tengah masyarakat. “Blusukan yang merupakan ‘bahasa media’,  kini menjadi bahasa publik. Kasus populernya kata “blusukan” ini menjadi bukti ke sekian: media memang pencipta “trend setter”. Apa yang dipopulerkan media akan menjadi populer di masyarakat (Romeltea,2013).

Blusukan ‘ala’ Jokowi

Jokowi memperkenalkan istilah blusukan ini sejak ia masih menjadi walikota Solo. Blusukan Solo merupakan program dari Rumah Karnaval Indonesia dalam rangka melestarikan heritage dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia khususnya di Kota Solo. Blusukan Solo merupakan program yang akan mengajak peserta untuk masuk menjelajahi dan merasakan langsung kekayaan heritage dan budaya. Bentuk program ini peserta dibawa berkeliling mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah dan kegiatan masyarakat yang memiliki kaitan sejarah dan budaya, tak ketinggalan: wisata kuliner.
Dengan demikian terlihat jelas bahwa blusukan Jokowi di Jakarta tidak sama dengan blusukannya di Solo. Blusukan Jokowi di Jakarta saat ini lebih berfokus pada pengenalan wilayah kerja untuk memahami kondisi sebenarnya pembangunan di Jakarta.
Lantas, apa makna blusukan menurut Jokowi sendiri?
1.       Manajemen kontrol
Menurut Jokowi, seorang pemimpin harus turun langsung ke lapangan. Persoalan yang ada dapat dilihat secara langsung dan bukan berdasarkan laporan anak buah semata, yang mungkin tidak menyajikan kondisi yang sebenarnya. Pengamatan langsung akan memudahkan untuk menentukan arah kebijakan serta tepat dalam mengambil keputusan apa yang harus dan akan dilakukan.
 2.       Sebagai Contoh oleh Pemimpin Wilayah seperti Camat dan Lurah.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh jajaran yang berada di suku dinas, camat, dan lurah beserta anggota Satpol PP untuk sering turun ke bawah. Proses blusukan turun ke jalan, menurutnya, dilakukan oleh pejabat agar tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh warga, karena merekalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menurut Jokowi permasalahan warga disampaikan oleh pihak ketiga akan beda penerimaan aspirasinya.
 3.       Kesempatan Mendengar Keinginan Warga secara Langsung.
Menurut Jokowi, yang paling penting bagi kepala daerah adalah, yang pertama mampu mendengar keinginan dari masyarakat. "Keinginan itu harus ditangkap, keinginan akar rumput apa, keinginan masyarakat yang ada di bawah itu apa baru menyampaikan visi misi kita. Supaya nyambung apa kebijakan dengan mereka.
 4.       Gaya Khas Jokowi
Bagi Jokowi blusukan adalah gaya khasnya.
 5.       Cocok Untuk Orang yang Lebih Suka di Lapangan.
Menurut Jokowi, blusukan sudah dilakukannya sejak lama. Hal ini terutama karena Jokowi sudah terbiasa mengecek pekerjaan hingga detail ketika masih jadi pengusaha.

Kritikan Sutiyoso terhadap Blusukan Jokowi

Kita memang tidak mungkin memuaskan semua orang, begitu pula Jokowi. Tidak semua orang suka blusukan Jokowi, salah satunya adalah Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Sutiyoso menganggap blusukan bukanlah tindakan nyata, sehingga blusukan bukanlah aksi yang penting dan harus dibesar-besarkan.

Latar belakang ketidak-setujuan Sutiyoso terhadap blusukan Jokowi, tentu berhubungan dengan persamaan yang mereka miliki. Sutiyoso dan Jokowi, sama-sama Gubernur DKI Jakarta, meski dalam periode yang berbeda. Persamaan ini membuat kita harus bijak memaknai pendapat Sutiyoso. Bagaimanapun Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso, sudah merasakan apa dan bagaimana menjadi pimpinan daerah sepenting DKI Jakarta. Bisa jadi kritik Sutiyoso ini adalah input kepada Jokowi yang didasarkan pada pengalaman beliau.
Disisi lain kita juga harus melihat latarbelakang pandangan Sutiyoso terhadap blusukan Jokowi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah:
a.       Beda pola kepemimpinan Sutiyoso dan Jokowi.
Sutiyoso memiliki latar belakang militer, yang terbiasa dengan sistem doktrinasi dan struktural birokrasi. Sedangkan Jokowi berlatar belakang pengusaha yang biasa terjun langsung menemui masalah.
b.      Beda sistem pemilihan Sutiyoso dan Jokowi.
Sutiyoso dipilih oleh DPRD, sementara Jokowi dipilih oleh rakyat. Tak heran jika sasaran pendekatan Bang Yos adalah wakil rakyat bukan pada rakyatnya.

Ada yang menganggap kritikan  Sutiyoso sebagai keblasuk (Bahasa Indonesia : kesasar, salah alamat, tidak pas dengan yang dituju). Artinya kritik tersebut seharusnya tidak layak dilakukan karena pengkritik meski memiliki persamaan (dasar empati), menghadapi beberapa kondisi yang berbeda dengan yang dikritiknya (sebagaimana yang diuraikan diatas).

Kritik yang keblasuk hanya akan menjatuhkan pengkritik itu sendiri. Apalagi orang yangdikritik itu adalah Jokowi, yang mendapat dukungan sangat besar dari masyarakat. Dukungan tersebut, bahkan, bukan hanya datang dari warga DKI Jakarta saja tapi juga dari seluruh Indonesia (juga dunia). Kritikan ini malah membuat pendukungnya mengorek kesalahan-kesalahan pengkritik, lalu membanding-bandingkannya. Kritik Sutiyoso malah  kontra produktif bagi pencitraan dirinya yang sedang meretas jalan menuju kursi kepresidenan.

Kekurangan Blusukan Jokowi

Walau terdengar positif dan mencengangkan. Sesuatu yang berlebihan itu memang tidak pernah baik. Begitu pula dengan blusukan. Jika Jokowi menghabiskan waktunya dengan blusukan, lalu bagaimana dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Jokowi sebagai gubernur tentu memiliki kewajiban administratif. Jangan sampai banyak urusan terbengkalai atau tertunda hanya karena Jokowi tidak bisa ditemui untuk sekadar menerima tanda tangannya. Bukankah tidak semua urusan administrasi bisa diwakilkan pada sang wakil?
Bagi sebagian kalangan pun menilai Jokowi kurang memberi perhatian pada kalangan pengusaha dan kelompok menengah, sehingga urusan yangberkaitan dengan mreka belum tergarap.
Saya berharap, belum tergarapnya masalah-masalah itu hanya karena faktor waktu. Bagaimanapun Jokowi-Ahok baru memimpin DKI dalam hitungan bulan.

Aksi Jokowi-Ahok dalam 50 hari Pertama Sebagai Pasangan Gubernur.[1] (salah satu catatan pencapaian, sedikit-banyak hasil bluksukan tentunya)

1. Penataan Kampung, Hari ke-38

Gubernur Joko Widodo mulai memarkan desain penataan kampung kumuh di Jakarta. Kampung kumuh tersebar di 360 titik. Ditargetkan, 100 kampung diperbaiki pada tahun 2013. Menurut dia, nantinya Jakarta seperti 1.000 kampung yang terkelola baik. "Jangan seperti Singapura yang sekarang menyesal karena semua sudah dijadikan tower," ujar dia. Setiap kampung punya karakter sesuai daerahnya. Seperti Bukit Duri di sisi rel kereta yang menjadi kampung stasiun. Setiap kampung mencakup dua RW dengan jumlah hunian mencapai 300 unit dengan ruang terbuka hijau dan drainase. Alokasi penataan sebesar Rp 30-50 miliar. "Tapi nanti tergantung DPRD."

2. Banjir Jakarta, Hari ke-39 

Mungkin inilah salah satu yang membuat Jokowi merasakan sulitnya mengelola Ibu Kota. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, ada 2.700 keluarga di 17 kelurahan terendam banjir. Jokowi merasa belum sempat menjalankan programnya, seperti pengerukan sungai, relokasi warga, dan normalisasi kali Pesanggrahan, tapis sudah disalip banjir. "Memang baru proses pengerjaan. Sudah dikeruk, tapi keduluan sama banjir," kata Jokowi, 23 November 2012.

3. Kartu Jakarta Pintar, Hari ke-47

Gubernur Joko Widodo mengunjungi SMA Yappenda, Jakarta Utara, dan SMA Santo Paskalis, Jakarta Pusat, untuk membagikan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sebanyak 3.013 kartu disebar pada tahap awal bagi siswa kurang mampu. Kartu KJP berbeda dengan dengan Dana BOS. KJP membantu siswa untuk kebutuhan logistik, seperti membeli buku, membayar angkutan umum, dan membeli sepatu. Setiap siswa akan mendapat Rp 240 ribu per bulan. "Ini kan baru sisa pencegahan untuk pencegahan putus sekolah dulu," kata Ahok, 29 November 2012.

4. Angkutan Umum dan Macet, Hari ke-50


a.        Mass rapid transportation (MRT) 
Empat pertemuan Jokowi dengan pihak PT MRT belum menyepakati pembangunannya. Jokowi mau merestui MRT bila tarif yang dibebankan ke penumpang dikurangi. Jokowi akan meminta beban pembiayaan 42 persen yang dibebankan kepada Pemda dikurangi. “Paling tidak, saya akan minta pemerintah pusat menanggung 70 persen agar beban kami tidak terlalu berat,” katanya. Bila jumlah 70 persen disetujui, harga tiket bisa lebih murah dari Rp 15 ribu. Sedangkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum memberikan lampu hijau. 

b.      Ruas tol dalam kota
Rencana enam ruas tol dalam kota juga urung disetujui Jokowi. Menurut dia, proyek warisan itu masih mengganjal karena tidak menunjang pembangunan transportasi massal. Untuk proyek jalan tol ini, Jokowi harus berhadapan dengan desakan Kementerian Pekerjaan Umum. Jokowi hanya setuju bila salah satu ruas dipakai untuk busway. "Kalau untuk elevated bus (bus melayang), iya. Tetapi, kalau untuk mobil pribadi,
tidak," ujar Jokowi. 

Demikian catatan saya tentang blusukan Jokowi ini.
Semoga bermanfaat.
Marisa Wajdi!!!






Tidak ada komentar:

Poskan Komentar